SpicyTricks

Bali- Radar Nusantar

2 Tahun tidak mendapatkan Keadilan ahirnya Esther Tarypasifik akan mengadukan Polda Bali Ke Kapolri Sutarman,ia mersakan Sulitnya untuk mendapatkan Keadilan dan  mencari kebenaran di wilayah hukum PN Gianyar Dan Wilayah Hukum Polda Bali. Hal ini  lterlintas di benak  Esther” ia akan melaporkan kejadian ini Hukum yang tertinggi diantaranya melaporkan Polda Bali Kepada Kapolri  untuk menidak Oknum Polsi Polsek Gianyar,karena dirinya diperlakukan tidak adil dimata hukum.

Dalam perkara pencurian alat musik drum. Pelaku memang benar telah diadili di PN Gianyar dengan dakwaan kasus pencurian dalam perkara tersebut sangat janggal .“Pelaku penganiayaan diubah menjadi pelaku pencurian yang terkesan berdiri sendiri. Disini seolah ia sebagai warga Negara RI tidak berharga dimata hukum dibanding alat musik yang hilang.

“Esther juga menambahkan Kebenaran harusnya memihak kepada yang benar dalam hal ini peradilan, namun berbanding terbalik dengan kasus Pelaku penganiayaan telah diubah menjadi pelaku pencurian yang terkesan berdiri sendiri , kebenaran jelas-jelas tidak berlaku di PN Gianyar dan polisi Bali. Ada apa dengan polisi dan jaksa di wilayah Bali. upaya memperjuangkan keadilan. Sebelumnya, Esther “telah melaporkan kejadian ini ke presiden RI dan Mabes Polri namun sayangnya sampai saat ini Hukum di Negeri kita ini terkesan tajam ke bawa tumpul keatas dan bukan lagi bela yang benar,tetapi terkesan telah terjadi bela yang bayar saat ini pengadilan Gianyar telah berubah fungsi menjadi tempat pembantaian keadilan.

Sementara itu berdasarkan imformasi yang dihumpun,pihak Ombudsman RI Bali telah melakukan mediasi antara Esther Pasri Alimentary dengan pihak kepolisian. Sejak tahun 2011, Esther merasa kasus hukum yang dialaminya terdapat kejangalan. Wanita asal Celuk, Gianyar ini telah kehilangan satu set alat musik drum serta mengalami penganiayaan yang  dilakukan  oleh pelaku.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Bali, Umar Ibnu Alkhatab mengatakan, mediasi dilakukan untuk mendengarkan sengketa kedua belah pihak.“Kami membantu pelapor apa yang diinginkan. Kita tak masuk substansi penyidikan tapi mendorong agar kasus ini cepat selesai. mediasi yang pertama karena dengan upaya klarifikasi pelapor yang merasa tidak puas,” kata Umar,.Dengan upaya mediasi tersebut Umar meyakini polisi akan berusaha membantu. Disamping, penyidik dikatakan Umar meminta nama baru yang terkait ketidakpuasan Esther dari proses hukum yang dilakukan oleh aparat polisi. “Akan dilakukan kroscek lagi, menyangkut  kinerja kepolisian dalam melaksankan tupoksinya, itu tugas mereka melayani melindungi,mengayomi masyarakat,” Tegasnya.

Kasus hukum yang dialami Esther  terjadi pada tahun 2011 lalu di Art Shop miliknya yang berlokasi di Celuk, Gianyar. 23 September 2011, ia kehilangan alat musik jenis drum. pencurian itu telah dilaporkan kepada kepolisian tapi proses hukumnya dinilai tidak memuaskan.“kejadiannya pada hari Jumat 23 September 2011 tapi dalam BAP waktu kejadiannya berubah jadi 24 September 2011 pukul 04.00 wita,” kata Esther usai melakukan mediasi di kantor Ombudsman RI perwakilan Bali. Menurutnya”, terkait dengan kejadian pencurian itu, dirinya juga mengalami penganiayaan pada 7 November 2012 yang dilakukan oleh pelaku  juga telah dilaporkan dalam perkara pencurian alat musik drum. Perkara akhirnya disidangkan di PN Gianyar dengan dakwaan kasus pencurian.“namun Pelaku penganiayaan telah diubah menjadi pelaku pencurian yang terkesan  berdiri sendiri. Disini seolah dirinya tidak ada harganya di mata hukum harus  dibandingkan dengan  alat musik yang hilang,” ungkap Esther.

Esther” upayanya memperjuangkan keadilan dalam waktu dekat ia akan laporkan Polda Bali dan PN Gianyar pihak yang berwenang bahakn rencananya ia ke Kapolri Sutarman yang baru dilantik untuk meminta agar polda bali di priksa”. Kata Esther.(Try)

Metrotvnews.com, Jakarta: Transaksi politik berbahaya. Selain berpotensi besar melemahkan warga, juga bisa melahirkan persepsi kuat bahwa pemilu harus dengan praktek politik uang, jual beli suara, dan  serangan fajar.

"Kedudukan pemilih dan kandidat menjadi tidak setara. Kandidat memiliki akses dan kendali terhadap pemilih," kata Direktur Pusat Kajian Politik Fisip UI (Puskapol UI) Sri Budi Eko Wardani dalam sebuah diskusi publik di Jakarta, Rabu (6/11).

Sri Budi menerangkan, ada beberapa bentuk transaksi politik, di antaranya jual beli suara, lewat tim sukses atau pihak lain. Atau, menyebar uang kepada pemilih di suatu wilayah sebelum hari pemungutan suara.

Menurut Sri Budi, bentuk lain dari jual beli suara disebut klientalisme. Pada kasus ini warga dijadikan mesin politik kandidat. Contohnya, kata dia, kandidat menawarkan proyek atau fasilitas kepada kelompok atau komunitas jika terpilih kelak.

"Di pihak lain, kelompok atau komunitas menjanjikan dukungan suara," terang Sri Budi.

Sri Budi menambahkan, sementara kandidat yang sedang menjabat biasanya menerapkan metode bias partisan buat menjaring suara. "Kandidat menyalurkan bantuan dalam bentuk program, seperti program bantuan sosial yang menggunakan dana pemerintah," kata Sri Budi.

Editor: Ichoel

Berulah politisi Demokrat yang menyindir kinerja Gubernur DKI Jokowi. Tidak ketinggalan sang Ketua Umum yang juga adalah Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono menyindir Jokowi mengenai kemacetan Ibukota Jakarta.

Hal ini dilakukan SBY saat mendapat pertanyaan dan sindiran dari beberapa perdana menteri dari negara di Asia Tenggara dalam pertemuan di East Asian Summit 2013. Para perdana menteri, menurut SBY, bertanya tentang kebenaran waktu tempuh perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta ke Istana yang bisa menghabiskan waktu hingga dua jam.

“Saya seperti tertusuk ketemu teman-teman PM (perdana menteri). Saya tidak enak ditanyakan solusi, yang harus jelaskan bukan saya, tapi Gubernurnya,” kata SBY di Istana Bogor, Senin, 4 November 2013.

Dalam pembicaraan di pertemuan tersebut, SBY kemudian menjelaskan, sistem pemerintahan di Indonesia adalah desentralisasi. Dengan demikian, setiap kepala daerah bertanggung jawab dan harus mengambil kebijakan terhadap masalah yang terjadi di daerahnya. Pemerintah pusat, menurut SBY, hanya memberikan bantuan dan dukungan kebijakan dari keputusan yang dibuat tiap kepala daerah (tempo.co).

Sama seperti sindiran politisi Demokrat lainnya, sindiran SBY ini pun setali tiga uang. Sama-sama sindiran yang tidak berkelas dan menunjukkan kekurangcerdasan sang Ketua Umum. Apalagi dengan jabatannya sebagai Presiden, pernyataan SBY membuat dirinya terlihat masa bodoh dan tidak mau tahu tentang kemacetan Jakarta yang adalah pusat pemerintahan Indonesia.

SBY seharusnya menjelaskan apa program yang dilakukan Jokowi dan memaparkan dukungan-dukungan yang dilakukan pemerintahan pusat dengan jelas dan terang benderang. Jangan menyatakan diri tidak enak ketika ditanyakan solusinya. Bahkan seharusnya SBY juga punya solusi untuk kemacetan Jakarta dan dengan bangga menceritakannya kepada para PM negara sahabat. Karena kemacetan Jakarta bukan lagi masalah Jakarta, tetapi adalah masalah nasional.

Bukankah sebagai Presiden, SBY seharusnya tahu apa yang menjadi program unggulan setiap provinsi?? Apalagi Jakarta yang merupakan pusat pemerintahan Indonesia?? Bukankah pernyataan SBY ini malah membukakan kelemahannya berkoordinasi dengan Jokowi dalam mengatasi kemacetan Jakarta??

Padahal tanpa bertemu Jokowi pun, seharusnya SBY bisa tahu program Jakarta untuk mengatasi macet. Pembangunan MRT, penambahan bus Transjakarta, rencana ganjil dan genap, dan rencana-rencana lainnya. Tetapi sepertinya SBY menggunakan pertemuan tersebut untuk menyindir dan menyerang Jokowi. Sebuah tabiat buruk dari seorang presiden kepada gubernur di Indonesia.

Lalu mengapa SBY menyindir Jokowi?? Alasan utamanya jelas adalah untuk melakukan serangan politik dalam rangka menurunkan elektabilitas Jokowi yang sepertinya tidak terbendung dalam setiap survei. Dengan menyerang Jokowi, sepertinya Demokrat berharap akan mendapat keuntungan dari berbaliknya kesukaan rakyat ke Demokrat. Namun sayang, pernyataan-pernyataan para politisi Demokrat malah memperburuk elektabilitas Demokrat.

Kemacetan Jakarta jika dipakai untuk menyerang Jokowi adalah sebuah serangan yang tidak efektif dan efisien, begitu juga jika menggunakan isu banjir. Karena Jokowi akan langsung menjawab dengan polos bahwa dia memang belum bisa memperbaiki kemacetan dan banjir Jakarta dalam waktu singkat. Apalagi jika tidak ada dukungan dari pemerintah pusat dan kota-kota di sekitar Jakarta.

Kemacetan di Jakarta bukanlah masalah pribadi Jakarta, melainkan masalah bersama yang harus dipecahkan bersama-sama dengan kota-kota di sekitar Jakarta. Jika kota-kota di sekitar Jakarta tidak bisa membagi beban sebagai pusat bisnis, maka Jakarta akan semakin macet karena semakin banyak pusat bisnis berkantor di Jakarta. Hal ini akan membuat para pencari kerja di daerah sekitar Jakarta mencari kerja di Jakarta. Semakin padatlah Jakarta dan semakin macet.

Hal ini seharusnya membuat pemerintah pusat berinisiatif menjadi mediator untuk mengatasi kemacetan Jakarta. Namun sayangnya, sekali lagi, pemerintah pusat bukannya mendukung malah memperparah kemacetan Jakarta dengan PROGRAM MOBIL MURAH. Padahal SBY menyatakan pemerintahan pusat sifatnya mendukung daerah.

Sindiran SBY ini menunjukkan kebodohan strategi pelemahan Jokowi dan penguatan Demokrat dari para petingginya. Seharusnya para petinggi Demokrat menunjukkan kinerja pemerintahan pusat semakin bagus dan menolong penyelesaian masalah kemacetan Jakarta. Bukankah keberhasilan pemerintah pusat adalah keberhasilan Partai Demokrat, seperti yang dikatakan Anas??

Semoga saja SBY dalam masa persiapan pensiun sebagai Presiden Indonesia, semakin menunjukkan prestasi dan keberhasilan menyelesaikan masalah di Indonesia. Bukan semakin menunjukkan ketidakmampuannya membuat Indonesia lebih baik dan melempar tanggung jawab kepada setiap gubernur di daerah serta melakukan strategi politik yang buruk.

Sejumlah saksi mata mengatakan, ada sebuah pulau kecil muncul di lepas pantai dekat pelabuhan Gwadar, Provinsi Baluchistan.

"Masyarakat yang berada di tepi pantai melihat ada sebuah pulau baru dengan ketinggian 9 meter dan panjang 100 meter,' kata Kepala Kepolisian Gwadar, Pervez Umrani.

Gempa bumi yang menghantam Pakistan ini telah menyebabkan lebih dari 200 orang tewas dan melukai tak kurang dari 300 korban lainnya.

Saat ini, pemerintahan di Distrik Awaran, lokasi terburuk terkena dampak bencana alam, mulai sibuk menguburkan mayat korban gempa. "Kami mulai mengubur para korban tewas," ujar Abdul Rasheed Gogazai, Deputi Komisioner Awaran, kepada kantor berita Reuters.

BBC | CHOIRUL