Berulah politisi Demokrat yang menyindir kinerja Gubernur DKI Jokowi. Tidak ketinggalan sang Ketua Umum yang juga adalah Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono menyindir Jokowi mengenai kemacetan Ibukota Jakarta.
Hal ini dilakukan SBY saat mendapat pertanyaan dan sindiran dari beberapa perdana menteri dari negara di Asia Tenggara dalam pertemuan di East Asian Summit 2013. Para perdana menteri, menurut SBY, bertanya tentang kebenaran waktu tempuh perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta ke Istana yang bisa menghabiskan waktu hingga dua jam.
“Saya seperti tertusuk ketemu teman-teman PM (perdana menteri). Saya tidak enak ditanyakan solusi, yang harus jelaskan bukan saya, tapi Gubernurnya,” kata SBY di Istana Bogor, Senin, 4 November 2013.
Dalam pembicaraan di pertemuan tersebut, SBY kemudian menjelaskan, sistem pemerintahan di Indonesia adalah desentralisasi. Dengan demikian, setiap kepala daerah bertanggung jawab dan harus mengambil kebijakan terhadap masalah yang terjadi di daerahnya. Pemerintah pusat, menurut SBY, hanya memberikan bantuan dan dukungan kebijakan dari keputusan yang dibuat tiap kepala daerah (tempo.co).
Sama seperti sindiran politisi Demokrat lainnya, sindiran SBY ini pun setali tiga uang. Sama-sama sindiran yang tidak berkelas dan menunjukkan kekurangcerdasan sang Ketua Umum. Apalagi dengan jabatannya sebagai Presiden, pernyataan SBY membuat dirinya terlihat masa bodoh dan tidak mau tahu tentang kemacetan Jakarta yang adalah pusat pemerintahan Indonesia.
SBY seharusnya menjelaskan apa program yang dilakukan Jokowi dan memaparkan dukungan-dukungan yang dilakukan pemerintahan pusat dengan jelas dan terang benderang. Jangan menyatakan diri tidak enak ketika ditanyakan solusinya. Bahkan seharusnya SBY juga punya solusi untuk kemacetan Jakarta dan dengan bangga menceritakannya kepada para PM negara sahabat. Karena kemacetan Jakarta bukan lagi masalah Jakarta, tetapi adalah masalah nasional.
Bukankah sebagai Presiden, SBY seharusnya tahu apa yang menjadi program unggulan setiap provinsi?? Apalagi Jakarta yang merupakan pusat pemerintahan Indonesia?? Bukankah pernyataan SBY ini malah membukakan kelemahannya berkoordinasi dengan Jokowi dalam mengatasi kemacetan Jakarta??
Padahal tanpa bertemu Jokowi pun, seharusnya SBY bisa tahu program Jakarta untuk mengatasi macet. Pembangunan MRT, penambahan bus Transjakarta, rencana ganjil dan genap, dan rencana-rencana lainnya. Tetapi sepertinya SBY menggunakan pertemuan tersebut untuk menyindir dan menyerang Jokowi. Sebuah tabiat buruk dari seorang presiden kepada gubernur di Indonesia.
Lalu mengapa SBY menyindir Jokowi?? Alasan utamanya jelas adalah untuk melakukan serangan politik dalam rangka menurunkan elektabilitas Jokowi yang sepertinya tidak terbendung dalam setiap survei. Dengan menyerang Jokowi, sepertinya Demokrat berharap akan mendapat keuntungan dari berbaliknya kesukaan rakyat ke Demokrat. Namun sayang, pernyataan-pernyataan para politisi Demokrat malah memperburuk elektabilitas Demokrat.
Kemacetan Jakarta jika dipakai untuk menyerang Jokowi adalah sebuah serangan yang tidak efektif dan efisien, begitu juga jika menggunakan isu banjir. Karena Jokowi akan langsung menjawab dengan polos bahwa dia memang belum bisa memperbaiki kemacetan dan banjir Jakarta dalam waktu singkat. Apalagi jika tidak ada dukungan dari pemerintah pusat dan kota-kota di sekitar Jakarta.
Kemacetan di Jakarta bukanlah masalah pribadi Jakarta, melainkan masalah bersama yang harus dipecahkan bersama-sama dengan kota-kota di sekitar Jakarta. Jika kota-kota di sekitar Jakarta tidak bisa membagi beban sebagai pusat bisnis, maka Jakarta akan semakin macet karena semakin banyak pusat bisnis berkantor di Jakarta. Hal ini akan membuat para pencari kerja di daerah sekitar Jakarta mencari kerja di Jakarta. Semakin padatlah Jakarta dan semakin macet.
Hal ini seharusnya membuat pemerintah pusat berinisiatif menjadi mediator untuk mengatasi kemacetan Jakarta. Namun sayangnya, sekali lagi, pemerintah pusat bukannya mendukung malah memperparah kemacetan Jakarta dengan PROGRAM MOBIL MURAH. Padahal SBY menyatakan pemerintahan pusat sifatnya mendukung daerah.
Sindiran SBY ini menunjukkan kebodohan strategi pelemahan Jokowi dan penguatan Demokrat dari para petingginya. Seharusnya para petinggi Demokrat menunjukkan kinerja pemerintahan pusat semakin bagus dan menolong penyelesaian masalah kemacetan Jakarta. Bukankah keberhasilan pemerintah pusat adalah keberhasilan Partai Demokrat, seperti yang dikatakan Anas??
Semoga saja SBY dalam masa persiapan pensiun sebagai Presiden Indonesia, semakin menunjukkan prestasi dan keberhasilan menyelesaikan masalah di Indonesia. Bukan semakin menunjukkan ketidakmampuannya membuat Indonesia lebih baik dan melempar tanggung jawab kepada setiap gubernur di daerah serta melakukan strategi politik yang buruk.
0 komentar