![]() |
| Direktur Pusat Kajian Politik Fisip UI, Sri Budi Eko Wardani - MI/M. Soleh |
Metrotvnews.com, Jakarta: Transaksi politik berbahaya. Selain berpotensi besar melemahkan warga, juga bisa melahirkan persepsi kuat bahwa pemilu harus dengan praktek politik uang, jual beli suara, dan serangan fajar.
"Kedudukan pemilih dan kandidat menjadi tidak setara. Kandidat memiliki akses dan kendali terhadap pemilih," kata Direktur Pusat Kajian Politik Fisip UI (Puskapol UI) Sri Budi Eko Wardani dalam sebuah diskusi publik di Jakarta, Rabu (6/11).
Sri Budi menerangkan, ada beberapa bentuk transaksi politik, di antaranya jual beli suara, lewat tim sukses atau pihak lain. Atau, menyebar uang kepada pemilih di suatu wilayah sebelum hari pemungutan suara.
Menurut Sri Budi, bentuk lain dari jual beli suara disebut klientalisme. Pada kasus ini warga dijadikan mesin politik kandidat. Contohnya, kata dia, kandidat menawarkan proyek atau fasilitas kepada kelompok atau komunitas jika terpilih kelak.
"Di pihak lain, kelompok atau komunitas menjanjikan dukungan suara," terang Sri Budi.
Sri Budi menambahkan, sementara kandidat yang sedang menjabat biasanya menerapkan metode bias partisan buat menjaring suara. "Kandidat menyalurkan bantuan dalam bentuk program, seperti program bantuan sosial yang menggunakan dana pemerintah," kata Sri Budi.
Editor: Ichoel
"Kedudukan pemilih dan kandidat menjadi tidak setara. Kandidat memiliki akses dan kendali terhadap pemilih," kata Direktur Pusat Kajian Politik Fisip UI (Puskapol UI) Sri Budi Eko Wardani dalam sebuah diskusi publik di Jakarta, Rabu (6/11).
Sri Budi menerangkan, ada beberapa bentuk transaksi politik, di antaranya jual beli suara, lewat tim sukses atau pihak lain. Atau, menyebar uang kepada pemilih di suatu wilayah sebelum hari pemungutan suara.
Menurut Sri Budi, bentuk lain dari jual beli suara disebut klientalisme. Pada kasus ini warga dijadikan mesin politik kandidat. Contohnya, kata dia, kandidat menawarkan proyek atau fasilitas kepada kelompok atau komunitas jika terpilih kelak.
"Di pihak lain, kelompok atau komunitas menjanjikan dukungan suara," terang Sri Budi.
Sri Budi menambahkan, sementara kandidat yang sedang menjabat biasanya menerapkan metode bias partisan buat menjaring suara. "Kandidat menyalurkan bantuan dalam bentuk program, seperti program bantuan sosial yang menggunakan dana pemerintah," kata Sri Budi.
Editor: Ichoel

0 komentar